Rakor Kawasan Perbatasan, Hadi : Pembangunan Harus Benar-Benar Merata
JAKARTA - Wakil
Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian
Pengelolaan Perbatasan Negara (P3N) 2019.
Diakui Hadi,
pasca pemekaran wilayah (Kalimantan
Utara), hingga saat ini Kaltim masih memiliki kawasan perbatasan negara yang
terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
"Mahulu
memiliki perbatasan dengan Malaysia. Tekad kami melalui Kaltim Berdaulat
pemerataan pembangunan dilakukan lebih fokus dan merata hingga pedalaman dan
perbatasan," katanya, Senin (28/1/2019).
Pembangunan yang
merata itu lanjut Hadi, bukan hanya bidang infrastruktur seperti aksesibilitas
jalan, jembatan maupun pelabuhan, tapi juga infratruktur dasar meliputi
pendidikan, kesehatan, ekonomi, air bersih, listrik serta kebutuhan dasar
lainnya.
Menurut Hadi,
pembangunan selama ini masih lebih banyak di kawasan perkotaan dibandingkan
kawasan perbatasan, pedalaman, terpencil
dan daerah terluar.
Karenanya,
paradigma lama harus diubah, selain mengoptimalkan peran BNPP yang melibatkan
banyak kementerian/lembaga dalam pembangunan kawasan perbatasan.
"Pusat
harus konsekuen melaksanakan komitmen pembangunan kawasan pinggiran. Selain,
kebijakan juga dukungan anggaran yang memadai agar permasalahan selama ini
terselesaikan," tegas Hadi.
Wagub meyakinkan
dukungan dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah
mampu mempercepat pembangunan di perbatasan, pedalaman serta daerah tertinggal
dan terluar.
"Perbatasan
maupun daerah terluar adalah wajah negara. Maka, wajib lebih baik dan lebih
bagus dari wilayah negara tetangga," tegas Hadi lagi.
Rakor yang
digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) digelar di The Ballroom
Hotel Aryaduta Jakarta dihadiri 12 provinsi yang memiliki kawasan perbatasan di
Indonesia.
Rakor dibuka
Menko Polhukam Wiranto dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Plt
Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto dan Deputi Bidang Pengelolaan
Infrastruktur Kawasan Perbatasan Restuardy Daud serta para kepala daerah (wakil
gubernur dan wakil bupati) dari 12 provinsi perbatasan.
Tampak Wakil
Bupati Mahakam Ulu Juan Jenau serta jajaran instansi terkait Pemprov Kaltim dan
Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). mar/hms/poskotakaltimnews.com